“Memahami UU NO. 08 TAHUN 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD”

“Memahami UU NO. 08 TAHUN 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD”.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Inhu

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Inhu.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Potret Kemiskinan di Inhu Masih Terlihat

POTRET KEMISKINAN DI INHU MASIH TERLIHAT

Selasa, 13 Maret 2012 | 18:11:15 | 19 Views

Rumah Tak Layak Huni Dekat Kantor Bupati Inhu
formatnews, Pekanbaru (13/3): Ditengah geliatnya pembangunan di Keluarahan Pematangreba, Kecamatan Rengat Barat, Inhu potret masayarakat miskin masih terlihat.

Di Pematangreba ini juga dikenal pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, para pengusaha terlihat berlomba-lomba membangun rumah toko (ruko), dilain sisi karyawan swasta membangun rumah mewah.

Hasil pantauan terakhir, tak jauh dari kantor Bupati Inhu, di pinggir jalan raya Pematangreba – Pekanheran tepatnya dikilometer 4 perumahan warga yang tak layak huni masih tegar berdiri.

Ruslan (43) salah satu pemilik rumah tidak layak huni ditemui masih terlihat ramah. Ayah yang punya tujuh orang anak masih kecil-kecil itu mengaku sudah lama mendiami istananya berukuran 5 X 8 meter bujur sangkar masih setia menunggunya.

Rumah kediamannya berdinding papan lapuk, berlantai semen retak, atap rumbia menutupi rumahnya sudah mulai renggang. “Jangankan memperbaiki rumah, bisa makan anak istri saja sudah syukur,” ujar Ruslan cetus.

Ruslan mengaku tak punya kerja tetap, “untuk kebutuhan sehari hari saja saya ambil upahan memotong karet (nakik),” jelasnya.

Dari penghasilan karet, ucap Ruslan bisa menutupi kebutuhan rumah tangga. “Kalau musim penghujan nakik karet terpaksa dihentikan. Saya terpaksa kerja lain. Kadang menjadi buruh angkut, atau juga tukang ojek,” kata Ruslan.

Menurutnya, kemiskinan yang dialaminya sejak dirinya bekerja sebagai karyawan swasta sekitar 15 tahun lalu.

Dia merasa yakin pemerintah yang punya program pembangunan rumah layak huni tak mungkin singgah kepadanya. “Kalau raskin, dana BLT dan bantuan biaya anak sekolah saya memprolehnya. Tapi kalau untuk bantuan rumah layak huni kami belum pernah dapat,” ungkapnya.

Pria berkumis tebal ini mengaku tak mampu merenovasi rumahnya lantaran tak memiliki biaya lebih.

“Untuk menjadi pelanggan PLN saja saya rasa tak mampu membayar biaya masuk listrik,” uarinya yang kelihatan kalau rumah kecil berdinding papan itu jika malam hari gelap gulita.

Dia lantas berharap bisa mendapatkan rumah layak huni buat keluarganya.

Lurah Pematangreba, Inhul Hadi, SE ditemui mengaku tahun 2012 Keluarahan Pematangreba telah mendata warga miskin.

“Data statistik terdapat 320 KK hidup dibawah garis kemiskinan dan masih tinggal di perumahan yang tak lagi layak huni,” terangnya.

Dia mengaku telah mengajukan usulan secara bertahap ke Pemkab Inhu dan Pemprov Riau melalui Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau guna mendapat bantuan rumah layak huni.

“Tahun ini kami mengajukan sebanyak 50 unit rumah layak huni ke Pemprov Riau. Mudah mudahan usulan itu dapat dikabulkan,” harap Inhul.

Selain rumah layak huni, lanjut Inhul Hadi, Kelurahan Pematangreba juga mengajukan bantuan integrasi sawit dan sapi ke Dinas Peternakan Propinsi Riau, tujuannya untuk meningkatkan ekonomi warga miskin yang dianggotai sebanyak 25 orang.

Untuk menekan angka kemiskinan di Keluarahan Pematangreba, kata Inhul pihaknya juga mengajukan sebanyak lima kelompok untuk mendapatkan bantuan PNPM Integrasi tingkat kabupaten, “kegiatan PNPM Integrasi itu akan mempermudah akses permodalan kepada masyarakat melalui kelompok,” jelasnya yang juga menambahkan bantuan itu nantinya dalam bentuk simpan pinjam modal usaha. (dar)

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar

Rp. 4 Miliar untuk program E-KTP Inhu

RENGAT (RP) – Pemkab Inhu mengalokasikan dana dalam APBD 2012 sejumlah Rp4 miliar. Dengan dana ini diharapkan program elektronik -Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) ini bisa berjalan lancar.

Anggota DPRD, Arifuddin Ahalik, Senin (20/2) di Pematangreba mengatakan, dalam pembahasan APBD beberapa bulan lalu, dana yang diajukan Dsidukcapil sejumlah Rp3 miliar. Namun setelah dalam pembahasan bersama Banggar, dana ditambah. Sehingga menjadi Rp4 miliar. Tapi pengajuan pembangunan gedung baru Disdukcapil dicoret.

Sebab DPRD menilai program e-KTP sangat penting. Sehingga DPRD memberikan dukungan dana dalam program tersebut. Bahkan sebutnya, alokasi anggaran untuk untuk Disdukcapil secara keseluruhan mencapai Rp10,5 miliar lebih. ”Kita tak ingin program e-KTP ini terkendala. Makanya kita berikan dukungan pendanaan dalam alokasi APBD Inhu,” ucapnya.

Saat dikonfirmasikan kepada Kadisdukcapil, Zulkifli Sulaiman SH, mengatakan pada 2012 memang sudah dialokasikan dana untuk program e-KTP. Dana ini untuk pembangunan tiga tower di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Rengat Barat, Kuala Cenaku dan Rakit Kulim.

Selain itu juga untuk pembelian jaringan komputer dan modem. ”Kita sudah persiapkan peralatan di lapangan. Termasuk tenaga teknis untuk ditempatkan di sejumlah kecamatan nanti,” ujarnya.

Dikatakan, setiap kecamatan akan ditempatkan 4 orang tenaga teknis. Sehingga kegiatan ini bisa berjalan sebagai mana yang diharapkan. Pada 2012 ini, program e-KTP bisa diterapkan. Karena di daerah lain program serupa sudah berjalan sebagaimana program nasional.

Pada April 2012 ini Disdukcapail menargetkan e-KTP sudah dimulai. Ini akan ditandai dengan launching perdana oleh bupati di Kecamatan Rengat. Program ini akan disampaikan kepada warga sebagai bentuk sosialisasi. Dimana sampai Oktober 2012 pelayanan e-KTP dilaksanakan secara gratis.(ari)

(sumber http://www.riaupos.co)

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar

Proses Pembuatan E-KTP

Proses Pembuatan e-KTP, Kurang Lebih Sama dengan Pembuatan SIM dan Passport (tata cara, prosedur)

Proses pembuatan e- KTP (Secara Umum)
> Ambil nomor antrean
> Tunggu pemanggilan nomor antrean
> Menuju ke loket yang ditentukan
> Entry data dan foto
> Pembuatan KTP selesai

– Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan

– Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database

– Foto (digital)

– Tandatangan (pada alat perekam tandatangan)

– Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) & scan retina mata

– Petugas membubuhkan TTD dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tandabukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tandatangan sidikjari.

– Penduduk dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil PROSES PENCETAKAN 2 MINGGU setelah Pembuatan.


Syarat pengurusan KTP
> Berusia 17 tahun
> Menunjukkan surat pengantar dari keuchik
> Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh keuchik
> Foto copy Kartu Keluarga (KK)

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Apa dan Mengapa E-KTP?

Apa itu e-KTP,

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk)

Quote:
Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut:

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Quote:
Informasi penduduk yang dicantumkan dalam e-KTP ditunjukkan pada layout kasar berikut:

Untuk mendapatkan informasi di atas dari penduduk, wajib KTP harus mengisi formulir tipe F1.01.

Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut:

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada

Quote:
Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip
2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu
3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral)
4. Printing,yaitu pencetakan kartu
5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design.

Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.
Mengapa harus e-KTP?

Quote:
Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota
3. Mengamankan korupsi
4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)
Quote:

Kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu India dan China.

Mendagri Gamawan Fauzi membeberkan keunggulan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang akan diterapkan di Indonesia, dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di RRC dan India. Gamawan menyebut, e-KTP di Indonesia lebih komprehensif.

Di RRC, Kartu e-ID tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, e-ID hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (unique Identification), yang di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan).

“UID diterbitkan melalui register pada 68 titik pelayanan, sedangkan program KTP elektronik di Indonesia akan dilaksanakan di 6.214 kecamatan,” ujar Gamawan.

“Dengan demikian, KTP elektronik yang akan diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena KTP elektronik dilengkapi dengan biometrik dan chip,”

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

uu23-2006 ttg adm kependudukan

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar